TIMES BALI, YOGYAKARTA – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) mengadakan Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).

Acara ini dihadiri oleh kepala daerah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Mereka yang hadir antara lain Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto menekankan bahwa komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan menjadi aspek utama yang harus diperkuat pasca-pelantikan.

Ia bahkan mengusulkan agar tema 'Penguatan Kepala Daerah' diubah menjadi 'Komitmen Kepala Daerah' sebagai bentuk penegasan bahwa pemimpin daerah telah memiliki kekuatan, namun perlu menjaga integritas mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Setyo menaruh perhatian khusus pada pengawasan dana desa. Meskipun jumlahnya kecil, namun jika tidak dikelola dengan baik, tetap berpotensi disalahgunakan.

Tak kalah pentingnya, Setyo juga menyoroti bahwa kepala daerah telah melewati berbagai tantangan sejak tahap pencalonan hingga pelantikan. Oleh karena itu, setelah resmi menjabat, mereka diharapkan terus berkomitmen pada tata kelola yang bersih dan profesional.

“Kepala daerah sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga pemilihan. Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah, yang terpenting adalah menjaga komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang baik,” ujar Setyo.

Setyo juga menegaskan bahwa KPK terus melakukan pemantauan terhadap pemerintahan daerah, meskipun keberadaannya tidak selalu terlihat di lapangan. Kerja sama antara kepala daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Setyo juga menyinggung kasus korupsi terbaru yang berhasil diungkap KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Ia memperingatkan kepada kepala daerah agar kasus serupa tidak terjadi di wilayah lain. Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada kepala daerah agar benar-benar transparansi dalam penggunaan anggaran dan pengadaan barang serta jasa.

“Pokok pikiran (pokir) seharusnya digunakan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Jika disalahgunakan, itu yang menjadi masalah,” tegas Setyo.

Lebih lanjut, ia menyoroti rendahnya nilai Monitoring Center Prevention (MCP) di sektor pengadaan barang dan jasa, serta menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih baik guna meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.

“Perbaikan sistem anggaran dan pengawasan ketat akan meningkatkan IPK, yang sangat dipengaruhi oleh aspek demokrasi, politik, ekonomi, dan keamanan,” tambah Setyo.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan KPK RI, Setyo berharap kepala daerah dapat terus menjaga komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari korupsi. (*)