TIMES BALI, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah tengah mencari solusi untuk rehabilitasi rumah korban banjir Bali, khususnya bagi warga yang terdampak namun bukan pemilik tanah.

"Ini (bukan pemilik tanah) lagi dicarikan solusi," ujar Saifullah Yusuf saat menyerahkan bantuan penanggulangan banjir di posko pengungsian Balai Banjar Dakdakan, Peguyangan, Denpasar, Jumat (12/9/2025).

Mensos menegaskan pembangunan rumah oleh pemerintah harus berdasarkan kepemilikan tanah yang jelas. Namun, bagi warga terdampak banjir Bali yang tinggal di lahan bukan milik sendiri, pemerintah akan mencari opsi lain agar tetap mendapatkan bantuan.

“Mungkin kerja sama filantropi, lembaga non-pemerintah yang punya perhatian untuk pembangunan rumah tidak layak huni atau pembangunan rumah kena bencana. Banyak lembaga yang bersedia membantu,” jelasnya.

Pemerintah juga membuka kemungkinan penyediaan hunian sementara seperti indekos atau rumah sewa bagi warga terdampak sebelum solusi jangka panjang ditentukan.

Saifullah menambahkan, Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Pemkot Denpasar, untuk menentukan skema terbaik bagi korban banjir Bali yang rumahnya rusak di atas tanah bukan milik sendiri.

Rehabilitasi rumah terdampak bencana nantinya akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah, setelah melalui tahap asesmen kerusakan ringan, sedang, dan berat.

Data sementara menunjukkan, banjir di Bali telah merusak ratusan bangunan. Tim gabungan masih menghimpun laporan rinci, dengan catatan awal sekitar 470 tempat usaha turut terdampak. (*)