TIMES BALI, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencapai 37% hingga akhir September 2025. Angka ini mencerminkan tantangan implementasi program prioritas pemerintah di Pulau Dewata.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Bali Muhammad Mufti Arkan mengungkapkan detail pencapaian tersebut. "Realisasi penerima manfaat mencapai 330.716 atau 37 persen dari target," jelasnya di Denpasar, Rabu (29/10/2025). Secara nominal, realisasi anggaran MBG di Bali telah menembus Rp127,07 miliar.

Program yang pertama kali bergulir di Kabupaten Jembrana pada 6 Januari 2025 ini menargetkan 893.362 penerima manfaat di Bali. Penerima utamanya terdiri dari pelajar berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Aspek infrastruktur juga menjadi kendala signifikan. Dari kebutuhan 422 Dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), saat ini baru terbentuk 115 dapur aktif. "Hingga saat ini baru terbentuk 115 dapur aktif SPPG atau 37 persen dari target kebutuhan itu," tambah Mufti.

Meski dari sisi anggaran tidak ada masalah, mengingat transfer langsung dari Kementerian Keuangan ke Badan Gizi Nasional, tantangan justru datang dari persyaratan teknis pendirian SPPG. "Pihaknya memperkirakan persyaratan yang menantang mendorong SPPG di Bali baru menyentuh 37 persen, di antaranya seperti permodalan, tempat yang representatif, hingga standar higienis yang harus dipenuhi," ungkapnya.

Secara nasional, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp20,6 triliun per 3 Oktober 2025. Angka ini baru mencapai 29% dari total pagu anggaran sebesar Rp71 triliun. Program tersebut telah menjangkau 31,2 juta penerima di seluruh Indonesia dari target 82,9 juta penerima manfaat, dengan dukungan 10.572 SPPG yang telah beroperasi.

Data ini menunjukkan bahwa program MBG masih menghadapi tantangan implementasi yang serius, baik di tingkat nasional maupun daerah seperti Bali, meskipun anggaran telah disiapkan secara memadai.(*)