TIMES BALI, WAINGAPU – Gubernur NTT (Nusa Tenggara Timur) Melkiades Laka Lena meresmikan Maritime Command Center (MCC) Port Waingapu sebagai sistem pengawasan pelabuhan.

Peresmian itu dihadiri anggota DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga dari Komisi XIII, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur, Kepala KSOP Waingapu serta Forkopimda yang berlangsung di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Waingapu, Sabtu (5/4/2025).

Gubernur NTT Melakiades Laka Lena dalam sambutannya mengatakan, MCC sistem pengawasan pelabuhan adalah ruang kendali yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasional pelabuhan khususnya di KSOP Waingapu.

“Saya harap dengan adanya MCC ini pengawasan operasional pelabuhan dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas pelayaran di pelabuhan Waingapu,” katanya.

Melki mengakui dengan adanya MCC ini dilengkap dengan berbagai fitur dan teknologi canggih untuk memantau aktivitas pelabuhan secara real-time termasuk CCTV yang memantau beberapa titik penting di terminal pelabuhan Waingapu.

“Jadi dengan sistem ini maka aktivitas kapal yang bersandar, berlayar maupun berlabuh di area pelabuhan dapat dimonitor secara langsung yang tentunya hal ini agar lebih cepat dalam mengambil tindakan yang terjadi dalam situasi darurat,” ujarnya.

Kepala Kantor KSOP Waingapu Fadly Affand Djafar menyampaikan, apresiasi dan terima kasih atas peluncuran sekaligus peresmian MCC sistem pengawasan pelabuhan oleh Gubernur NTT agar sistem ini beroperasi secara terpadu untuk memantau seluruh aktivitas pelabuhan Waingapu.

“Inovasi MCC ini juga memungkinkan kami lebih mudah memantau perkembangan yang berhubungan dengan aktivitas kapal di pelabuhan Waingapu,” tuturnya.

Fadly menambahkan, bahwa pembentukan MCC menjadi bagian dari upaya strategis Kemenhub untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan pelindungan lingkungan maritim khusus di Waingapu.

“Yah, fasilitas ini mendukung kesiapsiagaan operasional untuk menanggapi potensi risiko atau insiden maritim yang memerlukan tindakan cepat dan terkoordinasi,” terang Fadly. (*)