Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menyatakan berdasarkan data KPU bahwa Kabupaten Buleleng menjadi daerah yang jumlah partisipasi Pemilunya terendah s ...
DENPASAR – Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menyatakan berdasarkan data KPU bahwa Kabupaten Buleleng menjadi daerah yang jumlah partisipasi Pemilunya terendah se-Bali.
Ini disampaikannya saat melayani sejumlah pertanyaan wartawan dalam kegiatan Media Gathering terkait hasil Pemilu 2024 di Denpasar, Jumat malam (5/4/2024).
"Kami belum bisa memastikan faktor apa yang membuat tingkat partisipasi dari masyarakat di Kabupaten Buleleng masih rendah," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya akan merangkul beberapa akademisi untuk melakukan riset terkait rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu serta masih banyak ditemukannya surat suara tidak sah.
"Untuk Pemilu ini, jumlah surat suara tidak sah mencapai 59 ribuan dan ini salah satunya yang akan di lakukan riset," ungkapnya.
Hasil riset tersebut, kata Lidertawan, akan dipakai KPU dalam menerapkan strategi sosialisasi untuk pilkada mendatang.
"Kami juga akan mendorong para calon untuk meminimalisir penggunaan baliho dalam menjalankan kampanye untuk meminimalisir sampah plastik karena saat ini kan Bali kekurangan tempat pembuangan sampah yang memadai," Ujarnya.
Lidertawan berharap Pilkada di Bali dapat menonjolkan budaya khas dan unik yang berbeda dengan wilayah lainnya dengan menerapkan demokrasi ala Bali.
"Contohnya calon Bendesa, mereka itu ngobrol dengan rapihnya di Balai Banjar dengan masyarakat dimana Masing-masing calon tersebut memaparkan dengan penuh adab dan suasana debat yang etis dan elegan sehingga menyejukkan masyarakat tanpa euforia, kenapa tidak diterapkan di pilkada juga," Paparnya.
Kendati masih ditemukan tingkat partisipasi pemilih yang rendah, Lidertawan mengungkap bahwa target pencapaian partisipasi pemilu secara keseluruhan di Bali sudah memenuhi target dengan melampaui angka 83,4%.
"2 target KPU sudah tercapai yakni kehadiran pemilih di TPS di 83,4% dan kedua zero sengketa di MK sudah kita lakukan. Jadi semua pileg kita sampai di tingkat DPD itu tak ada satupun di Kabupaten/Kota sudah tidak ada lagi," Katanya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
