TIMES BALI, JAKARTA – Para kandidat presiden telah mengeluarkan janji-janji kampanye mereka. Prabowo dengan makan gratis, Ganjar berjanji menaikkan gaji guru hingga 30 juta, dan Anies mengeluarkan jurus pemerataan. Kesemua kebijakan ini sangat baik bagi kebutuhan rakyat. 

Di Amerika Serikat, program kupon makan gratis, Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), telah membantu memberi makan lebih dari 4 juta rakyat miskin. Kenaikan gaji guru tentu akan membantu banyak guru yang saat ini terlilit banyak tagihan dan pemerataan pembangunan akan memberikan banyak lapangan kerja.

Masalahnya sekarang adalah apa yang harus dikorbankan untuk mencapai janji-janji kesejahteraan tersebut. Ketika kita mentarget suatu kelompok, misalnya rakyat miskin, guru, atau masyarakat desa, maka akan ada reduksi, akan ada yang dikorbankan dari kelompok lain. Jika tidak, situasi menjadi tidak seimbang antara permintaan dan penawaran, membawa pada risiko inflasi, dan memicu kelangkaan pada berbagai barang. 

Sebagai contoh, jika gaji guru dinaikkan menjadi 30 juta, daya beli dari banyak orang akan meningkat dan ada lebih banyak barang yang akan dibeli. Tanpa ada keseimbangan pasokan, barang akan segera langka dan  harga barang juga akan naik untuk menjaga keseimbangan. 

Kenaikan harga barang itu akan meninggalkan segmen rakyat termiskin yang tidak mampu membeli pangan yang mahal. Mereka menjadi semakin miskin dan kelaparan. Alhasil, sebuah janji kesejahteraan satu kelompok dapat dilihat sebagai sebuah ancaman bagi kesejahteraan kelompok lain.

Janji meningkatkan gaji guru tentu harus disertai dengan janji lain, untuk memberi makan masyarakat miskin, yang berisiko memakan anggaran dan mengorbankan anggaran untuk sektor lain. Lagi pula, ini janji dari lawan politik. 

Dalam situasi persaingan, sangat penting untuk menonjolkan program yang berbeda dari saingan. Karena seperti itulah hukum persaingan, setidaknya dalam ekonomi. Siapa yang punya sumberdaya bernilai, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat digantikan, akan meraih keunggulan bersaing.

Lalu janji pemerataan pembangunan. Janji ini ada lagi padahal sebelumnya sudah ada, menandakan bahwa janji ini dianggap tidak terpenuhi oleh pemerintah sebelumnya. Tapi mungkin, bukan pemerataan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat sekarang, tetapi pemerataan pendapatan. 

Bagi masyarakat setempat, keberadaan jalan tol menjadi tidak bermanfaat jika kesejahteraan mereka tidak meningkat atau bahkan menurun karena pembangunan yang merata tersebut. Akibatnya mereka mungkin akan mencari pekerjaan di kota atau bahkan menambah beban keamanan di kawasan urban.

Agar tidak ada pengorbanan dalam janji-janji kampanye, diperlukan adanya masukan yang lancar dan deras dalam sistem ekonomi. Masukan ini bisa datang sektor pariwisata, perdagangan, pertambangan, jasa, dan berbagai aktivitas ekonomi yang membaik dan positif. 

Bagaimana kandidat membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi dan memastikan jalan ini dipenuhi aliran masuk menjadi sangat penting untuk memastikan janji-janji mereka pada segmen masyarakat tertentu untuk tetap tercapai, tanpa harus mengorbankan terlalu banyak pihak lain di dalam sistem.

Jadi, yang diperlukan adalah sebuah kerangka besar. Sebuah kerangka yang bukan hanya menyorot capaian-capaian yang dijanjikan pada konstituen, tetapi juga bagaimana janji tersebut terpenuhi, apa yang perlu dikorbankan seandainya saluran masuk gagal atau memerlukan waktu yang lama untuk terbangun? Ini adalah sebuah rencana jangka panjang yang kompleks secara visual. 

Semestinya, ia bisa menjadi senjata kampanye yang bagus jika benar ada. Para seniman dapat menjadikan karya visual yang kompleks menjadi citra kaya warna. Bayangkan sebuah bagan kerangka pemikiran yang menghubungkan berbagai tindakan dan capaian ekonomi. 

Ia bisa disematkan dalam setiap spanduk kampanye sebagai wujud keyakinan kalau janji kandidat pasti tercapai. Keyakinan ini membawa pada kepercayaan konstituen, dan berkontribusi pada keputusan untuk memilih kandidat yang percaya diri tersebut.

Kita saat ini masih ada di depan gerbang persaingan untuk pemilihan 2024. Jadi masih banyak waktu untuk memoles program ekonomi yang lebih membumi, dengan akar-akar yang kuat dan tahan guncangan apapun skenarionya di masa depan. 

Jika tiba saatnya kerangka tersebut mengambil bentuk, maka ia perlu dikomunikasikan secara visual, karena inilah cara yang efektif dan efisien bagi masyarakat kontemporer yang hidup di alam media sosial, teknologi informasi, dan komunikasi visual.

***

*) Oleh : M. Elfan Kaukab, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ)

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.