TIMES BALI, MALUKU – Sensus pertanian merupakan satu dari tiga kegiatan sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, kegiatan sensus diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali, diantaranya Sensus Penduduk (SP) pada tahun berakhiran angka 0, Sensus Ekonomi (SE) pada tahun berakhiran angka 6, dan Sensus Pertanian (ST) pada tahun berakhiran angka 3.

Sensus pertanian sudah dilaksanakan sejak tahun 1963, sehingga Sensus Pertanian 2023 (ST2023) menjadi sensus pertanian yang ke-7.

ST2023 akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2023. Pada ST2023, subsektor yang akan dicakup antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Sedangkan cakupan unit usaha pertanian adalah Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL).

Data yang dikumpulkan pada ST2023 antara lain Data Pokok Pertanian Nasional dilengkapi data yang dapat menjawab isu strategis terkini di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, salah satunya Urban Farming, Petani Gurem, Indikator SDGs Pertanian, Small Scale Food Producer (Petani Skala Kecil) sesuai standar FAO serta Geospasial Statistik Pertanian. Data yang dikumpulkan dalam ST2023 diharapkan mampu meningkatkan Kualitas Desain Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian Nasional.

Dengan mengusung tema “Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”, diharapkan data hasil ST2023 dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian.

Sektor pertanian memegang peranan penting bagi bangsa ini, tidak hanya sebatas menjamin ketersediaan pangan. Sektor pertanian telah terbukti berhasil menyumbang 11,8 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi 40 juta orang atau sekitar 29 persen dari total angkatan kerja yang ada. Kendati demikian, hingga kini citra kemiskinan masih melekat pada sektor pertanian.

Mayoritas penduduk Indonesia yang tinggal di perdesaan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Sedangkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2022 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di perdesaan sebesar 12,36 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan dengan angka 7,53 persen. Selain itu, kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan juga lebih buruk daripada di perkotaan.

BPS melaporkan rata-rata upah buruh di Tanah Air tercatat sebesar Rp2,94 juta per bulan pada Februari 2023. Jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan ternyata sektor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati posisi kedua (setelah sektor jasa lainnya) dengan upah buruh paling rendah yakni sebesar Rp2,06 juta. Upaya meningkatkan kesejahteraan petani menjadi semakin sulit akibat penguasaan petani terhadap lahan pertanian yang semakin hari semakin sempit.

Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Tahun 2018 menunjukkan bahwa luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian kurang dari 0,5 hektar sebanyak 15,89 juta rumah tangga atau 59,07 persen dari total rumah tangga petani. Rumah tangga petani yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 14,62 juta rumah tangga pada tahun 2013 menjadi 15,89 juta rumah tangga pada tahun 2018. Semakin sedikit luas lahan yang diusahakan maka semakin sedikit peluang untuk mendapatkan hasil produksi, dan pada akhirnya akan memengaruhi tingkat pendapatan petani.

Masalah yang berikutnya muncul adalah terkait regenerasi petani. Karena dianggap tidak menjamin kesejahteraan, akhirnya profesi sebagai petani sudah banyak ditinggalkan.  Pada tahun 2018 petani di Indonesia umur rata-ratanya adalah di atas 45 tahun, di mana umur ini sudah cukup tua.

Pemuda yang bekerja di sektor pertanian angkanya terus menurun, pada tahun 2011 tercatat ada 29,18 persen tetapi pada tahun 2021 angkanya menjadi 19,18 persen. Padahal regenerasi petani menjadi kunci agar Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dikutip dari berita VALIDNEWS.id pada tanggal 29 November 2022, pelaksanaan ST2023 akan membutuhkan anggaran sekitar Rp2,9 triliun. Kegiatan yang tidak murah ini harus dirasakan manfaatnya oleh petani. Namun demikian, tentunya manfaat tersebut tidaklah langsung terasa di tempat saat pencacahan.

Presiden dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/05/2023) menekankan pentingnya ST2023 untuk dilakukan, karena sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak. “Akurasi kebijakan itu butuh akurasi data,” ujar Presiden Joko Widodo pada kesempatan tersebut. Pembaharuan data dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor pertanian dapat diaplikasikan untuk menentukan alokasi pupuk bersubsidi, misalnya.

Data dan informasi yang diperoleh melalui ST2023 akan menjadi rujukan bagi pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu hampir semua pihak punya kepentingan besar terhadap kesuksesan pelaksanaan ST2023. Pemerintah dan masyarakat pertanian akan dapat memanfaatkan hasil ST2023 untuk percepatan pembangunan pertanian Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian harus menyukseskan ST2023.

***

*) Oleh: Ridwan Prayogi, S.Tr.Stat. (Statistisi Ahli Pertama BPS Povinsi Maluku Utara).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.