TIMES BALI, JAKARTA – Seorang ahli hukum tata negara, Feri Amsari, menyarankan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan 03 untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Presiden Jokowi (Joko Widodo) sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Menurutnya, menjadi saksi merupakan kesempatan bagi Jokowi untuk membela diri dan secara bersamaan menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Kubu 01 dan 03 mendalilkan peran presiden. Pertanyaannya adalah kalau orang dituduh melakukan kecurangan, dia punya satu hal penting membela dirinya dalam persidangan," katanya dalam keterangan persnya yang dikutip TIMES Indonesia, Sabtu (30/3/2024). 

"Meskipun sudah mengatakan cawe-cawe dan menggunakan data intelejen untuk mengetahui dapur partai politik," lanjutnya. 

Terlebih lagi, katanya, apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, diharapkan MK dapat menginstruksikan atau meminta Jokowi untuk hadir dan memberikan keterangannya.

"Jika kubu 01 dan 03 tidak didengarkan, maka saya berharap MK sebagai lembaga peradilan yang dituntut adil mendengarkan seluruh pihak, memerintahkan, dan meminta Presiden Jokowi untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi di persidangan MK supaya fair," ujarnya.

Selain itu, kehadiran Jokowi dianggap sebagai tindakan yang memenuhi haknya untuk membela diri terhadap dugaan keterlibatan dalam kecurangan Pilpres 2024.

Disamping itu, Feri juga akan mengajukan pertanyaan jika Jokowi tidak hadir meskipun permohonan dari pihak 01 dan 03 telah disetujui dan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kehadirannya untuk memberikan kesaksian.

"Kalau dia tidak berani hadir, nah di sini problematika apa yang membuat presiden tidak berkeinginan menyampaikan pandangannya membantah tuduhan-tuduhan itu kecuali memang presiden terlibat dalam permainan kecurangan," jelas Feri terkait sidang sengketa Pilpres 2024. (*)