TIMES BALI, JAKARTA – Tim ahli dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) Prof. Djohermansyah Djohan hari ini hadir dan mengikuti sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).

Dalam pemaparannya, ia menyampaikan ada tiga pelanggaran yang diduga sudah dilakukan untuk memenangkan pihak Paslon 02. Pertama, soal pengangkatan Pj Kepala Daerah oleh Presiden Jokowi.

"Yang sangat menguntungkan presiden, yang kebetulan anaknya Gibran maju sebagai wakil presiden. Di dunia ini tidak ada bapak yang tidak menolong anaknya, kecuali hari kiamat," katanya dilihat dari live YouTube Official Inews.

Pelanggar kedua, kata dia, soal keikutsertaannya para menteri kabinet Presiden Jokowi. Harusnya, kata dia, para pembantu Kepala Negara ini cuti terlebih dahulu sebelum melakukan kampanye dan lainnya. 

Namun, kenyataannya mereka tetap melakukan kampanye dan dan menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan jagoannya tersebut.

"Keterlibatan pejabat negara yaitu para menteri dan lain-lain. Pejabat negara ini terlibat bagaimana? Boleh gak, boleh tapi harus cuti, dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara," jelasnya.

Ketiga, lanjut dia, mobilisasi kepala desa di daerah-daerah untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Itu melalui cara-cara pertemuan-pertemuan, lalu kemudian ada undang-undang yang dituntut oleh para kepala desa supaya masa jabatannya di tambah. Itu semua berbuah transaksi politik," ujarnya.

Diketahui, pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menuntut kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran ke MK. Proses sidang di lembaga konstitusi tersebut pun kini sudah dilakukan. (*)