JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih jauh dari harapan masyarakat.

Menurut organisasi ini, Ketua Umum Partai Gerindra itu belum berani mengevaluasi warisan Jokowi. Salah satu yakni Proyek Strategis Nasional (PSN), yang tak mendatangkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh ICW dalam buku berjudul: Catatan 100 Hari Prabowo-Gibran dan Proyeksi Pemberantasan Korupsi 2025, "Kartel Politik dan Disorientasi Hukum Ancam Pemberantasan Korupsi."

"Proyek Strategis Nasional merupakan warisan rezim Jokowi yang dilanjutkan oleh Prabowo- Gibran, Sayangnya, menjelang hari ke-100 menjabat, pemerintahan Prabowo pun tidak kunjung untuk melakukan evaluasi secara sistematis untuk menyelesaikan persoalan," tulis ICW, dikutip TIMES Indonesia, Sabtu (25/1/2025).

Salah satu persoalannya, kata ICW, adalah adanya pagar laut yang dibangun sekitar perairan pantai utara Kabupaten Tangerang sepanjang kurang lebih 30 km. Hal ini memperkuat dugaan state capture melalui PSN yang sedang dipertahankan oleh rezim Prabowo. 

Baca juga

Ini Juru Kunci Lima Besar Pasar Smartphone Indonesia 2025, Pangsa Pasar Hanya 15 Persen

"Dalam terjadinya state capture, seringkali kebijakan yang diputuskan oleh pengambil kebijakan dilakukan tanpa partisipasi warga dan tidak sesuai dengan kepentingan publik," jelasnya.

ICW menyebut, pembangunan pagar laut yang telah dikeluhkan oleh warga sejak Mei 2023 lalu tidak membuat dinas terkait menindaklanjutinya.

Bahkan, setelah pelantikan Prabowo, pagar laut tersebut tetap dibangun. Adanya keluhan dari warga dan tidak ditindaklanjuti secara serius mengindikasikan bahwa adanya hubungan erat antara pemerintah dengan elite bisnis untuk menutupi tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. 

"Tindakan yang patut diduga dilakukan oleh elite bisnis ini diduga merupakan tindakan koruptif untuk menguasai teritori negara agar dapat diprivatisasi atas izin pemerintah," katanya.

Baca juga

Lebih dari 200 Ribu Orang Tinggalkan Bali Menuju Jawa Melalui Pelabuhan ASDP

Dalam konteks PSN secara umum, lanjut ICW, terdapat sejumlah persoalan yang teridentifikasi, salah satunya ialah korupsi. Berdasarkan catatan ICW sepanjang 2022-2024 ditemukan adanya enam kasus dugaan korupsi yang melibatkan 34 tersangka. 

Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut sebesar Rp2,7 triliun dan nilai suap sekitar Rp58,2 miliar. Bila dilihat secara detil, jumlah kasus yang dikorupsi didominasi oleh proyek terkait bendungan, rel kereta, dan jalan tol.

Menurut ICW, jika Presiden Prabowo konsisten dengan ucapannya tentang akan mengejar koruptor, maka penting untuk menagih janji tersebut. 

"Beberapa cara diantaranya yakni dengan mengevaluasi seluruh PSN yang bermasalah dan menginstruksikan kepada penegak hukum untuk menyelesaikan kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan yang masuk dalam daftar PSN," ujarnya. (*)