Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan bahwa keputusan mengenai partisipasi Indonesia dalam blok ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) akan menjadi wewenang pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

JAKARTA – Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Kamis (4/9/2024), Retno menjelaskan bahwa meski keputusan akhir berada di tangan presiden baru, pihaknya terus memberikan masukan dan informasi kepada Prabowo Subianto mengenai kemungkinan bergabung dengan BRICS.

Retno mengungkapkan bahwa komunikasi mengenai BRICS telah dilakukan dengan Prabowo sejak pengumuman kemenangan Pilpres 2024. ""Pada saat di awal-awal setelah penetapan presiden terpilih, saya memiliki kesempatan untuk bicara dengan Pak Prabowo, dan briefing mengenai BRICS ini termasuk yang saya sampaikan kepada beliau," ujarnya.

Menurut Retno, Indonesia telah menerima tawaran untuk bergabung dengan BRICS saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan, yang berlangsung dari 22 hingga 24 Agustus 2023. Namun, keputusan untuk bergabung masih tergantung pada analisis mendalam mengenai manfaat ekonomi yang dapat diperoleh.

Baca juga

Pahala Tarawih Malam ke-22 Ramadan, Dijanjikan Selamat dari Kegelisahan saat Kiamat

BRICS merupakan organisasi yang berorientasi pada tujuan ekonomi. Oleh karena itu, kata Retno, perlu mempertimbangkan apakah keuntungan ekonomi dari keanggotaan tersebut sepadan dengan langkah yang akan diambil.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Kementerian Luar Negeri, Sidharto R. Suryodipuro, juga menekankan bahwa Indonesia masih dalam proses evaluasi terkait keanggotaan di BRICS. Indonesia belum menolak atau menerima tawaran tersebut. Indonesia masih dalam tahap pengkajian mengenai potensi manfaat dari keanggotaan. 

Baca juga

Pemerintah Atur Penyeberangan Mudik Lebaran 2026, Ini Pembagian Pelabuhan dan Jadwalnya