TIMES BALI, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perlunya langkah antisipasi untuk menghadapi potensi gagal panen tanaman padi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk wilayah Demak, Jawa Tengah. Dalam konteks ini, Presiden RI Jokowi menekankan pentingnya memastikan bahwa gagal panen tersebut tidak berdampak signifikan terhadap produksi pangan nasional.

"Yang paling penting jangan sampai itu (gagal panen) mengurangi dalam jumlah besar produksi kita setiap tahunnya," ujar Presiden Jokowi dalam pernyataannya usai meresmikan Pabrik Amonium Nitrat di Bontang, Kalimantan Timur, pada Kamis lalu.

Presiden menanggapi pertanyaan wartawan mengenai gagal panen tanaman padi di Demak yang disebabkan oleh banjir akibat jebolnya tanggul di wilayah tersebut. Dia menjelaskan bahwa gagal panen merupakan masalah yang rutin terjadi setiap tahun di beberapa wilayah Indonesia, dan hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk banjir, musim panas yang panjang, serta serangan hama.

"Tanggul yang jebol di Demak menyebabkan banjir menggenangi ribuan hektare lahan persawahan di wilayah tersebut," ujar Presiden, mengutip data yang dihimpun Posko Terpadu Penanganan Darurat Bencana Banjir Demak.

Menurut data tersebut, banjir telah menggenangi 3.427 hektare lahan persawahan dan menyebabkan 1.975 tanaman padi gagal panen.

Presiden Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya peran industri PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam mendukung produktivitas pangan nasional. Dengan beroperasinya pabrik tersebut, Indonesia dapat mengurangi impor amonium nitrat hingga 8 persen.

"Pembangunan industri amonium nitrat di dalam negeri sangat penting karena Indonesia masih mengimpor 21 persen bahan baku pupuk tersebut," tegas Presiden.

Presiden juga menyoroti krisis pangan global yang memaksa banyak negara membatasi atau menghentikan ekspor komoditas pangan. "Pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara," ungkapnya.

Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh sejumlah pejabat, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. (*)