JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa (26/11/2024) pukul 16.55 WIB setelah kunjungan kerja ke Arab Saudi. Didampingi Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Irfan Yusuf dan Staf Khusus Menag Bunyamin, kedatangan Menag disambut oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin dan Sekretaris Ditjen PHU Kemenag RI Saiful Mujab.

Dalam kunjungan tersebut, Menag bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Tawfiq F. Al Rabiah, untuk membahas sejumlah rencana terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Menag menyampaikan apresiasi dari pihak Saudi terhadap berbagai inovasi yang diusulkan Indonesia, termasuk perhatian khusus terhadap kebutuhan jemaah Indonesia sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia.

Permintaan Tambahan Petugas dan Lokasi Mina

Salah satu poin utama yang dibahas adalah permintaan tambahan petugas haji untuk mendukung pelayanan kepada jemaah lansia. “Jemaah haji kita nanti banyak yang senior dan membutuhkan bantuan, baik tenaga medis maupun personal lainnya,” ujar Menag.

Menag juga menyampaikan aspirasi agar jemaah Indonesia tidak lagi ditempatkan di Mina Jadid, area perluasan yang sering dianggap kurang ideal. “Kami meminta jemaah Indonesia ditempatkan di Mina utama, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan,” tambahnya.

Baca juga

Pahala Tarawih Malam ke-22 Ramadan, Dijanjikan Selamat dari Kegelisahan saat Kiamat

Sistem Transportasi Baru dan Transparansi Seleksi

Arab Saudi juga mengapresiasi perubahan sistem dari muassasah ke syarikah, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi. Menag menegaskan, proses seleksi mitra terkait akan dilakukan secara transparan dan berbasis sistem.

“Kami akan menetapkan kriteria dan melakukan evaluasi secara ketat. Semua pihak yang terlibat akan menjalani seleksi transparan untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” jelasnya.

MoU dengan DPR dan BPH untuk Persiapan Haji

Menag juga mengungkapkan bahwa Kemenag bersama BPH dan Komisi VIII DPR RI akan segera menyelesaikan Memorandum of Understanding (MoU) terkait kebijakan dan persyaratan haji 2025. “Insya Allah, pada Januari 2025, MoU ini akan rampung untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Kementerian Agama berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah. “Semua ini kami lakukan untuk memastikan jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadahnya dengan lebih lancar dan nyaman,” tutup Menag. (*)