TIMES BALI, JAKARTA – Hingga saat ini pemerintah masih ngotot memindahkan atau relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Hal itu tetap berjalan meski protes keras dari warga dan pihak lainnya terus dilakukan.

Pemerintah lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, percepatan pengembangan proyek Rempang Eco City tersebut dilakukan juga untuk kemaslahatan masyarakat di wilayah tersebut.

Menurutnya, investasi itu tak seperti buah yang tumbuh dari sebuah pohon. Investasi itu, kata dia, harus direbut dengan segera, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

"Kami ini berkompetisi, negara tujuan foreign direct investment (FDI) terbesar di ASEAN saat ini diraih negara Singapura dengan luas wilayah lebih besar, justru berada di posisi kedua. Ini kami mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," katanya dikutip dari Antara, Senin (18/9/2023).

Oleh karenanya, ia menegaskan, perebutan proyek investasi asing ini butuh kecepatan dan ketepatan yang tidak menimbulkan kerugian di satu pihak.

"Kalau kita terlalu lama, memangnya mereka (investor) mau menunggu kita? Kita butuh mereka, tapi di sisi lain, juga harus menghargai yang di dalam," jelasnya.

Ia memaparkan, untuk total nilai investasi yang akan diserap dari proyek Rampang Eco City ini mencapai lebih dari Rp300 triliun. Di pengembangan tahap awal, investor akan menggelontorkan kurang lebih Rp175 triliun.

Dengan nilai itu, menurutnya, akan berdampak positif pada capaian pendapatan negara, serta dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan.

"Kalau ini lepas, itu berarti potensi capaian PAD (pendapatan asli daerah) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," jelasnya.

Ia juga menegaskan, pihaknya akan menggunakan cara-cara yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat Pulau Rempang. "Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, bentrok panas yang dilakukan oleh warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat dari TNI, Polri dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam terjadi belakangan ini jadi perhatian publik.

Peristiwa tersebut terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Rencana pembangunan tersebut sudah mencuat sejak 2004.

Saat ini, PT. Makmur Elok Graha jadi pihak swasta yang digadang pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama.

Tahun ini, pembangunan Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional. Itu sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi Rp 381 triliun pada tahun 2080.

Kawasan ini juga akan jadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US$11,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun. (*)