TIMES BALI, BANGLI – I Nengah Muliarta, anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI Wilayah Bali sekaligus akademisi Universitas Warmadewa mengatakan bahwa tokoh masyarakat di Bali, khususnya di Kabupaten Bangli, memiliki peran krusial dalam mewujudkan Pilkada yang Jurdil (Jujur dan Adil).

Hal ini disampaikannya dalam acara sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah  serentak tahun 2024 yang digelar pada Senin (2/9/2024).

"Partisipasi aktif tokoh masyarakat mulai dari Bendesa adat, pecalang, hingga pengurus desa adat, sangat dibutuhkan dalam mengawal jalannya Pilkada,“ cetusnya.

Menurutnya, tokoh masyarakat merupakan sosok yang sangat dipercaya oleh masyarakat karena memiliki pengalaman dan jaringan yang sangat berguna untuk memastikan Pilkada berjalan dengan lancar, demokratis, dan bebas dari segala bentuk kecurangan.

Pria yang merupakan Koordinator Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Bali, NTB dan NTT ini menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran dalam Pilkada yang perlu diwaspadai, serta mekanisme pelaporan yang tepat kemudian memberikan pemahaman kepada peserta tentang pentingnya menjaga netralitas dalam Pilkada.

Ia menambahkan tokoh masyarakat perlu dilibatkan agar dapat membangun kesadaran kolektif untuk menjaga integritas Pilkada.

"Partisipasi aktif mereka akan menjadi benteng terakhir dalam mencegah terjadinya pelanggaran,” ujar Muliarta yang juga merupakan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali periode 2014-2017.

Dengan lebih banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan, tambah Muliarta, kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir.

"Tokoh adat dan tokoh masyarakat dapat membantu mendeteksi dan melaporkan pelanggaran lebih cepat," lanjutnya.

Keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat karena dapat membantu menyebarkan informasi yang benar dan mendidik masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Ia menyampaikan bahwa dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat dan tokoh masyarakat, memastikan bahwa suara dari berbagai kelompok didengar dan diperhitungkan dalam proses pemilihan.

Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam pengawasan Pilkada dapat memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

Ketua Panwaslu Kecamatan Susut Bangli, I Nengah Wirasmana, S.Sn menyatakan pengawasan dari berbagai pihak hingga tataran tingkat bawah menjadi penting untuk meminimalisasi rasa tidak percaya yang muncul selama ini di masyarakat.

Sosialisasi pelaksanaan pilkada hingga kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat merupakan bagian untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan melibatkan mereka secara partisipatif.

“Pilkada ini milik kita semua, kita wajib mengawal keamanan dan prosesnya” ucap Wirasmana.

Wirasmana berharap peran maksimal dari tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada. Termasuk menjaga trend positif yang sudah tercipta, dimana selama pelaksanaan Pilpres dan Pemilu legislatif sebelumnya tidak ada kasus gugatan di kecamatan Susut, Bangli.

“Mohon tokoh masyarakat untuk mempertahankan agar di Susut nantinya tidak ada gugatan," harapnya. (*)