TIMES BALI, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya akan segera membuat peraturan baru yang mewajibkan setiap calon anggota legislatif (Caleg) yang maju di Pemilu, untuk mengikuti pelatihan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI).

Hal itu diungkap Hasto saat mengikuti sosialisasi dan pembekalan antikorupsi kepada pengurus PDI Perjuangan dari tingkat pusat hingga daerah lewat Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, di Kawasan Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2022).

Awalnya, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, yang hadir di acara itu menyampaikan kemungkinan partainya mewajibkan caleg untuk ikut pelatihan antikorupsi oleh KPK.

Hasto lalu menyambung pernyataan Djarot itu dengan menceritakan bagaimana komitmen partainya untuk mencalonkan sosok yang berintegritas serta antikorupsi. 

Salah satu metode yang dipakai selama ini oleh PDI Perjuangan adalah psikotes. Jadi setiap calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan wajib mengikutinya.

Mengenai psikotes ini sendiri, Hasto menceritakan bagaimana sejak awal, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah mempertanyakan, apakah melalui psikotes kita bisa mengetahui kecenderungan orang ini akan menyalahgunakan kekuasaan untuk korupsi atau tidak.

Dan oleh pakar piskologinya, kata Hasto, dijawab bahwa hal itu tak bisa dipastikan. Namun ada beberapa instrumen yang bisa dipakai untuk pendekatan mencegah perilaku korup. Yaitu psikotes bisa mengukur integritas dan loyalitas. 

"Jadi komitmen terhadap values, terhadap suatu organisasi, terhadap rules of the game, itu bisa diukur. Maka psikotes di PDI Perjuangan memasukkan itu. Dimana kita punya data semua hasil psikotes. Mas Gibran misalnya, atau Pak Olly Dondokambey," kata Hasto.

Bahkan, yang sudah menjabat dan pernah psikotes, akan dites ulang kembali untuk melihat  perubahannya. Menyadari bahwa sistem harus terus disempurnakan, PDI Perjuangan melihat program sosialisasi antikorupsi oleh KPK menjadi penting.

"Di dalam aturan partai akan dimasukkan bahwa setiap calon anggota legislatif harus punya dasar berfikir, sudah mengikuti e-learning tentang pencegahan korupsi. Sehingga itu bisa dimasukkan sebagai syarat caleg," tutur Hasto.

Dilanjut Hasto, nantinya PDI Perjungan akan bekerja sama dengan KPK untuk pendidikan politik antikorupsi, demi membangun kesadaran anti korupsi sejak dini.

"Nanti ada sertifikasi diberikan secara elektronik yang akan dipakai untuk penyempurnaan rekrutmen caleg dari PDI Perjuangan. Semua harus mengikuti e learning caleg yang dilakukan oleh KPK," beber Hasto.

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ideologi dan kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menambahkan PDIP ingin mendidik kader partai. Bukan itu saja, kader akan didorong menjadi pelopor kampanye antikorupsi yang diturunkan ke daerah-daerah untuk memberikan pembekalan anti korupsi.

"Karena pendidikan  dan pencegahan menjadi porsi paling penting. Dalam pendidikan yang dikuatkan moralnya, jiwanya sehingga betul-betul menjadi jujur berintegritas untuk melawan korupsi," kata Djarot.

Wasekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, partainya akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap seluruh peraturan pencalonan legislatif, termasuk calon kepala daerah. 

Penyempurnaan itu menyangkut  kapasitas dan kapabilitas, soal dedikasi, soal loyalitas, dan soal integritas. PDI Perjuangan uga akan membuat aturan internal soal kewajiban pelaporan kekayaan, di mana partai akan bisa melakukan audit serta evaluasi.  (*)