TIMES BALI, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri bersedia hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) jika diperlukan untuk memberikan kesaksian dalam sidang berkelanjutan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024.

Diketahui, pernyataan Hasto tersebut menanggapi pernyataan dari Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, yang meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan juga dipanggil oleh MK.

"Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa dan kemudian dia mengatakan 'loh kalau saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya akan dengan sangat senang hati untuk menanggapi itu'," katanya ketika ditemui wartawan saat di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024). 

Ia juga telah mengindikasikan bahwa Megawati siap hadir di MK kepada saksi-saksi dari pihak Ganjar-Mahfud. Menurutnya, para saksi justru memberikan penghargaan atas kesiapan tersebut.

Mereka bahkan percaya bahwa Megawati memberikan dorongan kepada para saksi untuk berjuang demi menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

"Tadi malam saya sampaikan kepada para saksi yang hari ini dihadirkan di MK, mereka mengatakan 'loh, kalah Ibu Mega juga punya spirit yang memberikan spirit bagi kita untuk menjadi saksi," ucapnya.

"Kita semua akan berjuang demi tegak-nya konstitusi. Demi tegak-nya demokrasi," tambahnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa suara kedaulatan rakyat tetap dapat terwujud dalam pemilihan pemimpin yang terbaik.

"Jadi ibu Mega siap, sekiranya dihadirkan. Beliau akan datang dan kami akan mengawal dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, dalam pernyataannya Kamis (28/3/2024) lalu, menyindir tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin terkait pemanggilan Sri Mulyani dan Tri Rismaharini ke sidang sengketa Pilpres 2024.

"Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau tidak? Kan begitu masalahnya kan," ujarnya setelah sidang di Gedung MK.

Sebagai informasi, Pada tahap persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, MK mengagendakan pemanggilan empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. (*)