PACITAN – Rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Pacitan belum sepenuhnya ideal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan atau Dinkes Pacitan per Agustus 2025, jumlah dokter per 1.000 penduduk baru mencapai 0,19. Sementara itu, perawat berada di angka 1,24, dan bidan sebesar 0,66 per 1.000 penduduk.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan tenaga medis, terutama dokter, masih cukup mendesak. Ketimpangan distribusi antara wilayah kecamatan pun masih terjadi, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

“Dinas Kesehatan sudah menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan, termasuk untuk Puskesmas dan RSUD. Tahapan selanjutnya adalah verifikasi dan penetapan formasi oleh kementerian terkait,” ujar Plt Sekretaris Dinkes Pacitan, Nur Farida, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, untuk mengatasi keterbatasan jumlah tenaga medis, Dinkes juga telah mengupayakan rekrutmen tenaga melalui sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

Skema ini menjadi alternatif untuk mengisi kekosongan formasi sebelum adanya pengangkatan ASN baru.

Selain itu, Dinkes juga tengah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Puskesmas dan rumah sakit. Tujuannya, agar distribusi tenaga kesehatan bisa lebih proporsional dan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Dengan adanya pemetaan ini, kita berharap daerah yang selama ini kekurangan tenaga medis bisa segera mendapatkan tambahan personel yang memadai,” imbuh Nur Farida.

Strategi Jangka Panjang

Selain rekrutmen dan penataan SDM internal, Dinkes juga tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penetapan formasi ASN di bidang kesehatan, khususnya untuk mengisi kebutuhan strategis yang belum terpenuhi.

Baca juga

Wali Kota Batu: Orang Berintegritas Pasti Bertindak Selaras

Sebagai daerah dengan banyak wilayah pegunungan dan akses jalan yang masih menantang, tantangan distribusi tenaga kesehatan memang bukan perkara baru di Pacitan.

 Namun, Nur Farida optimistis bahwa dengan langkah terukur dan sistematis, ketimpangan ini bisa dikurangi secara bertahap. “Hal Ini penting untuk pemerataan pelayanan, hingga pelosok,” pungkasnya. (*)