TIMES BALI, BALI – Polda Bali melalui Kasubdit I Ditintelkam, AKBP I Wayan Sumara mengaku telah mendekati sejumlah partai politik sebagai salah satu pemetaan kerawanan jelang Pilkada Bali 2024.

Menghadapi Pilkada yang dinamis, Polda Bali terus melakukan langkah proaktif dengan pendekatan terhadap partai politik dan kelompok masyarakat. Sistem pendekatan atau "cooling system" menjelang Pilkada Bali 2024 ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas demi menjaga pilkada yang damai, tertib dan lancar.

"Polda Bali telah melakukan pemetaan potensi kerawanan di sembilan kabupaten atau kota di Bali," ungkapnya, Rabu (4/9/2024).

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada kegiatan yang berpotensi memicu tindak pidana dalam proses Pilkada 2024. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemetaan ini mencakup analisis terhadap basis dukungan dari partai politik maupun calon independen. "Misalnya, di wilayah Karangasem yang memiliki calon independen, pemetaan dilakukan hingga tingkat kecamatan untuk mengetahui basis dukungan," imbuhnya.

Selain itu, Polda Bali juga melakukan pendekatan terhadap partai-partai politik untuk mengurangi potensi konflik selama masa kampanye dengan mengidentifikasi basis pendukung setiap calon dan koalisi partai sehingga diharapkan dapat mencegah gesekan-gesekan.

Berdasarkan data dari hasil pemilu sebelumnya, sudah ada pemetaan yang dijadikan atensinya namun Sumara menyebut hal tersebut belum bisa dijadikan patokan karena pilkada ini  dinamis.

Pemetaan ini katanya, tidak hanya berfokus pada calon yang diusung partai politik, tetapi juga terhadap calon independen yang mungkin memiliki dukungan berbasis KTP. "Situasinya akan berbeda dengan pemilu kemarin ya karena dilapangan terjadi secara dinamis," ujarnya.

Polda Bali mengupayakan pendekatan dengan berbagai pihak agar tidak ada gesekan selama proses Pilkada berlangsung.

Ia menambahkan bahwa indikator Pilkada yang aman dan lancar adalah minimnya insiden tindak pidana yang terkait dengan pemilu. "Selama tidak ada peningkatan signifikan dalam tindak pidana selama proses Pilkada, kami yakin bahwa keamanan dapat terus terjaga. Kami juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memantau perkembangan situasi di lapangan," ungkapnya.

Polda Bali juga mengidentifikasi potensi konflik di antara kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang mendukung calon tertentu. Benturan antarkelompok ini menjadi perhatian serius pihak kepolisian untuk memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 di Bali berlangsung tanpa gangguan berarti.

"Dari bulan Agustus, kami sudah melakukan pendekatan dan akan terus dilakukan hingga masa kampanye dan hari pemilihan. Dengan pendekatan ini, kami berharap tidak ada gesekan-gesekan yang terjadi," pungkas Sumara. (*)