TIMES BALI, JAKARTA – Badan Legislasi DPR RI tengah membahas dan menyusun draft Rencana Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan).

Ada beberapa undang-undang existing yang nantinya akan dicabut dan atau ada beberapa undang-undang yang belum selesai dibahas akan terpengaruh dengan adanya pembahasan Omnibus Law Kesehatan.

"Dalam beberapa hari ini memang ada rapat pleno sudah dibahas, disampaikan dan menampung masukan-masukan dari anggota DPR RI," terang Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ledia Hanifah, dalam konferensi pers di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Senin 16 Januari 2023. 

Baleg DPR, disampaikan Ledia yang juga Sekretaris Fraksi PKS, sudah mengundang 26 stakeholder dalam pembahasan RUU Kesehatan. Dan, pihaknya akan kembali melibatkan mereka ketika draft Omnibus Law Kesehatan sudah tertuang dalam pasal-pasal. 

"Sejatinya memang tetap mengundang stakeholder kembali, sesuai enggak dengan yang dimaksud? Nanti sejalan atau tidak dengan konstruksi yang kita sepakati," jelasnya. 

Draft Omnibus Law Kesehatan yang disusun Baleg, ditekankan Ledia nantinya akan dibahas bersama pemerintah. Untuk sampai disitu juga jalannya masih sangat panjang. Baleg bersama pemerintah dalam hal ini akan sangat berhati-hati membahasnya.  

"Harus sangat hati-hati dan jeli serta cermat, karena kita tidak bisa mengabaikan undang-undang yang eksistensi. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang disusun boleh jalan, ini adalah aturan," ucap Ledia Hanifa. 

Ditambahkan Ledia, tata aturan dalam draft Omnibus Law Kesehatan harus dibuat secara teliti karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Bukan cuma profesi, tapi juga penerima layanan, masyarakat secara umum mereka harus memahaminya. 

"Selama masih dibahas, tentu masukkan-masukan itu akan masih tetap bisa untuk diterima dan kemudian didiskusikan lebih dalam lagi, karenanya diskusinya menjadi harus detail," kata dia. (*)